Nasib Kreator Musik di Era Streaming: Mengapa Royalti Digital Kita Masih "Bermasalah"?

Rasyid - Pernahkah kamu membayangkan sebuah lagu yang diputar satu juta kali di Spotify Indonesia hanya menghasilkan pendapatan sekitar Rp500 ribu hingga Rp1 juta bagi kreator independennya?. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan kreator di Amerika Serikat yang bisa mengantongi pendapatan hingga lima kali lipat untuk jumlah putaran yang sama.

Realita di Balik Kemudahan Digital

Saat ini, kita mengonsumsi musik hampir sepenuhnya melalui sistem streaming daring seperti Spotify, YouTube Music, hingga TikTok. Namun, kemajuan teknologi ini ternyata tidak dibarengi dengan sistem hukum yang cukup adaptif. Meski kita sudah memiliki UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021, mekanisme distribusinya dinilai belum transparan dan akuntabel.

Berdasarkan data dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tahun 2023, ternyata baru sekitar 35% hingga 45% royalti digital yang berhasil terdistribusi secara tepat dan detil kepada pemilik hak cipta. Sisanya? Terkendala oleh perbedaan sistem pelaporan dan rumitnya proses verifikasi data penggunaan karya

Tiga Masalah Utama Distribusi Royalti

Penelitian ini mengidentifikasi tiga hambatan besar yang sering dihadapi oleh para musisi kita:

1. Laporan yang Tidak Transparan: Mayoritas kreator hanya menerima laporan pendapatan secara global (agregat) tanpa rincian yang jelas. Hal ini membuat mereka sulit mencocokkan apakah uang yang diterima sudah sesuai dengan jumlah streaming yang sebenarnya.

2. Pembayaran yang Terlambat: Distribusi royalti digital sering kali memakan waktu lama, bahkan dilaporkan bisa tertunda hingga enam bulan 

3. Regulasi Masih "Gaya Lama": Aturan yang ada saat ini dianggap lebih fokus pada distribusi fisik dan lisensi tradisional, sehingga kurang responsif terhadap dinamika data streaming yang bersifat lintas batas negara dan berubah secara real-time.

   

Apa yang Harus Berubah?

Kesenjangan ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi dan kepastian hukum para kreator. Jika terus dibiarkan, risiko sengketa antara musisi, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dan platform digital akan semakin meningkat.

Untuk membenahi ekosistem ini, penelitian ini menawarkan beberapa solusi strategis:

• Revisi Regulasi: Perlu aturan yang lebih spesifik mengatur standar perhitungan royalti berbasis jumlah streaming.

• Adopsi Teknologi Blockchain: Penggunaan teknologi monitoring digital dan blockchain disarankan agar aliran royalti bisa dilacak secara transparan dari platform hingga ke tangan pencipta.

• Literasi Hukum bagi Musisi: Musisi perlu dibekali pemahaman hukum yang kuat agar memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dalam industri.

Kesimpulannya, perlindungan hak cipta di era digital bukan hanya soal punya undang-undang, tapi soal bagaimana negara menciptakan infrastruktur distribusi yang adil dan transparan. Sudah saatnya musisi Indonesia mendapatkan hak yang sepadan dengan kreativitas yang mereka bagikan di ruang digital. (Muhammad Ryas Rasyid Tumanggor)

---

Tertarik mendalami isu ini lebih lanjut? Saya bisa membantu merangkumkan poin-poin penting dari regulasi UU Hak Cipta atau menjelaskan bagaimana teknologi blockchain bekerja dalam sistem royalti jika kamu mau.