Mengenal Doktrin Vicarious Liability: Saat Korporasi Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Balik Karyawan




Rasyid - Dalam dinamika dunia usaha modern, korporasi bukan sekadar mesin penggerak ekonomi, melainkan juga entitas yang memiliki potensi melakukan pelanggaran hukum. Selama ini, ada anggapan klasik bahwa "perusahaan tidak bisa dipenjara" karena bukan manusia (natural person).
Namun, paradigma ini mulai bergeser seiring dengan diterapkannya doktrin Vicarious Liability dalam sistem peradilan pidana kita

Apa Itu Doktrin Vicarious Liability?

Secara sederhana, vicarious liability adalah doktrin pertanggungjawaban pengganti. Dalam konteks hukum pidana, doktrin ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya, asalkan perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka hubungan kerja dan demi kepentingan perusahaan

Jadi, perbuatan seorang karyawan tidak lagi dipandang sebagai perilaku pribadi semata, melainkan dilekatkan sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Hal ini mencegah perusahaan "cuci tangan" dengan mengorbankan bawahan sebagai pelaku tunggal di lapangan.

Bedah Kasus: Putusan MA Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012

Salah satu tonggak penting dalam penerapan doktrin ini di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah progresif dengan:

  • Memposisikan Korporasi sebagai Subjek Hukum Mandiri: Perusahaan diposisikan sebagai terdakwa yang berdiri sendiri.

  • Fokus pada Hubungan Fungsional: Hakim tidak lagi terpaku pada kesalahan pribadi pengurus, melainkan pada apakah perbuatan tersebut memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi.

  • Efek Jera: Menjatuhkan pidana langsung kepada badan hukum sebagai entitas yang menikmati hasil dari tindak pidana tersebut.

Implikasi bagi Penegakan Hukum di Indonesia

Penerapan doktrin ini membawa angin segar bagi keadilan hukum. Ada tiga implikasi utama yang bisa kita petik:

  1. Penguatan Efektivitas: Menutup celah bagi korporasi untuk menghindar dari tanggung jawab hukum.
  2. Fungsi Preventif: Mendorong perusahaan untuk lebih disiplin dalam menerapkan sistem pengawasan internal dan compliance program agar tidak ada celah bagi karyawan untuk melakukan pelanggaran.
  3. Pergeseran Paradigma: Hukum kita kini lebih realistis dalam menghadapi kejahatan korporasi yang kompleks dan terorganisasi.

Melalui kacamata doktrin vicarious liability, korporasi kini harus lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Putusan MA Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 menjadi pengingat keras bahwa ketika sebuah perusahaan memperoleh keuntungan dari sebuah pelanggaran, maka perusahaan tersebut pulalah yang harus memikul konsekuensi hukumnya. ( Muhammad Ryas Rasyid Tumanggor)

Referensi Utama:

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012
  • Mengatakan Arief, Barda Nawawi. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. Muladi & Priyatno, D. (2014).
  • Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana. 




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Skandal Emas Digital China: Mungkinkah Terulang di Indonesia dan Bagaimana Perlindungan Hukumnya?

Gambar
Rasyid - Baru-baru ini, publik internasional dikejutkan oleh kolapsnya platform emas digital di China . Ribuan nasabah gigit jari saat menyadari saldo emas di layar ponsel mereka hanyalah deretan angka tanpa wujud. Ketika mereka mencoba melakukan tarik fisik, perusahaan ternyata tidak memiliki cadangan emas sama sekali. Kejadian ini menyisakan pertanyaan besar:  Apakah sistem hukum kita di Indonesia sudah cukup kuat untuk mencegah "horor" serupa terjadi di sini? Mari kita bedah secara mendalam namun sederhana. Mengapa Kasus China Bisa Terjadi? Di China, akar masalahnya adalah pengawasan yang longgar terhadap  underlying asset  (aset jaminan). Perusahaan menjual emas yang sebenarnya tidak mereka miliki. Uang nasabah justru diputar untuk kepentingan lain, menciptakan skema  ponzi  yang akhirnya meledak. Bagaimana dengan Indonesia? Kabar baiknya, Indonesia memiliki regulasi yang jauh lebih spesifik dan ketat terkait emas digital. Perdagangan ini tidak dibiarkan lia...
Baca Selengkapnya »

Civil Law vs Common Law: Dua Cara Dunia Melindungi Desain Industri

Gambar
Rasyid -  Mana yang lebih efektif bagi pelaku usaha di era global? Desain industri kini menjadi senjata kompetitif di pasar global. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) , permohonan hak desain industri dunia tembus 1,25 juta pada 2023. Indonesia juga mengalami pertumbuhan, dengan peningkatan 6,7% di tahun 2022. Namun, cara melindungi desain ini sangat bergantung pada sistem hukum negara masing-masing, yang terbagi dalam dua kubu besar:  Civil Law  dan Common Law (Anglo-Saxon).
Baca Selengkapnya »

Memahami Wanprestasi: Definisi, Unsur, dan Bentuk-Bentuknya

Gambar
Rasyid -  Dalam dunia hukum perdata, kita sering mendengar istilah " janji adalah hutang ". Namun, dalam praktiknya, tidak semua janji (perikatan) berjalan mulus sebagaimana mestinya. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, di situlah kita memasuki ranah  Wanprestasi . Artikel ini akan mengupas tuntas dasar-dasar wanprestasi agar kita tidak hanya sekadar tahu istilahnya, tapi paham anatomi hukumnya. 1. Apa Itu Wanprestasi? (Definisi) Secara etimologis, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda  wanprestatie  yang berarti "prestasi buruk" atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam sebuah perjanjian. Dalam koridor hukum perdata Indonesia, wanprestasi adalah kondisi di mana debitur (pihak yang punya kewajiban) tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan dengan kreditur . Dasar hukum utamanya dapat kita temukan pada  Pasal 1238  dan  Pasal 1243 KUH Perdata . Catatan Penting:  Seseorang tidak otomatis dianggap wanprestasi hanya karena ...
Baca Selengkapnya »