Dilema Doktrin Strict Liability dan Agregasi: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perusakan Hutan Lindung Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021


Rasyid - Pesatnya aktivitas ekstraktif di sektor pertambangan sering kali berbenturan dengan upaya konservasi kawasan hutan, memicu urgensi penegakan hukum terhadap entitas bisnis. Penelitian ini membedah implementasi doktrin strict liabilitydan teori pertanggungjawaban pidana korporasi melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menelusuri bagaimana PT. Natural Persada Mandiri dievaluasi secara hukum atas aktivitas penambangan nikel ilegal di kawasan hutan lindung. Temuan penelitian mengungkap penerapan teori agregasi dalam menetapkan kesalahan korporasi, serta menyoroti adanya kesenjangan antara teori tanggung jawab mutlak dengan pembuktian mens rea dalam praktik peradilan lingkungan di Indonesia

Pendahuluan

Evolusi hukum pidana modern telah menggeser paradigma universitas delinquere non potest menjadi pengakuan penuh terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Di Indonesia, kekayaan alam yang seharusnya dikelola untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kini sering kali menjadi objek eksploitasi ilegal oleh entitas bisnis. Pesatnya dunia usaha membawa dampak eksternalitas negatif berupa perusakan lingkungan hidup yang sistematis, khususnya pada sektor pertambangan di kawasan hutan.

Artikel ini membedah kompleksitas implementasi doktrin strict liability (pertanggungjawaban mutlak) dan penerapan teori agregasi dalam kasus PT. Natural Persada Mandiri, yang terlibat dalam aktivitas penambangan nikel ilegal di kawasan hutan lindung. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi disparitas putusan serta efektivitas sanksi denda dalam memberikan efek jera terhadap kejahatan korporasi

Anatomi Kasus dan Pelanggaran Hukum

Kasus ini melibatkan PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara. Pelanggaran terjadi ketika korporasi tersebut memindahkan operasi penambangannya ke blok kerja baru yang berada di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan masuk ke dalam kawasan hutan lindung.

Secara hukum, PT. NPM terbukti melanggar:

  1. Pasal 89 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013: Terkait kegiatan penambangan tanpa izin di kawasan hutan.

  2. Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan: Melarang penambangan pola terbuka (seperti nikel) di hutan lindung.

Analisis Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam menetapkan hukuman, Mahkamah Agung menggunakan Teori Agregasi. Teori ini memandang bahwa kesalahan korporasi merupakan kumpulan tindakan dan pengetahuan dari sejumlah orang di dalam organisasi yang saling terkait, sehingga tanggung jawab dibebankan kepada badan hukum secara mandiri.

Dilema Strict Liability vs Mens Rea

Terdapat temuan menarik dalam kasus ini terkait penerapan doktrin tanggung jawab:

  • Keterbatasan Doktrin: Di Indonesia, strict liability secara eksplisit hanya diatur untuk gugatan perdata dalam UU PPLH.

  • Kehadiran Mens Rea: Meski sering dikaitkan dengan strict liability, dalam kasus PT. NPM sebenarnya terbukti adanya unsur kesengajaan (mens rea). Korporasi secara sadar tetap melakukan penambangan meskipun mengetahui lokasi tersebut berada di hutan lindung dan di luar izin resmi.

  • Model Pertanggungjawaban: Kasus ini menerapkan model di mana korporasi diposisikan sebagai pembuat sekaligus entitas yang bertanggung jawab (korporasi memikul pidana denda atas namanya sendiri).

Disparitas Putusan dan Evaluasi Sanksi

Salah satu poin krusial dalam kajian ini adalah penurunan nilai denda yang drastis pada tingkat Kasasi:

  • Tingkat Pertama & Banding: Menjatuhkan denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah).

  • Tingkat Kasasi (MA): Menurunkan denda menjadi hanya Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).

Penurunan nilai denda hingga 90% ini dinilai terlalu rendah dan tidak sebanding dengan potensi kerusakan lingkungan serta keuntungan ekonomi yang diperoleh dari penambangan nikel ilegal. Hal ini mencerminkan perlunya standarisasi pemidanaan agar sanksi ekonomi benar-benar mampu melumpuhkan insentif bagi korporasi untuk melanggar hukum.

Putusan MA Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban mandiri melalui teori agregasi. Namun, terdapat dualisme dalam penerapan doktrin; di satu sisi ada kebutuhan akan strict liabilityuntuk mempercepat pembuktian di sektor lingkungan, namun di sisi lain unsur mens rea yang nyata dalam kasus ini menunjukkan adanya itikad buruk yang sistematis dari korporasi. Disparitas sanksi denda menjadi catatan kritis bagi masa depan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. (Muhammad Ryas Rasyid Tumanggor)



 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Skandal Emas Digital China: Mungkinkah Terulang di Indonesia dan Bagaimana Perlindungan Hukumnya?

Gambar
Rasyid - Baru-baru ini, publik internasional dikejutkan oleh kolapsnya platform emas digital di China . Ribuan nasabah gigit jari saat menyadari saldo emas di layar ponsel mereka hanyalah deretan angka tanpa wujud. Ketika mereka mencoba melakukan tarik fisik, perusahaan ternyata tidak memiliki cadangan emas sama sekali. Kejadian ini menyisakan pertanyaan besar:  Apakah sistem hukum kita di Indonesia sudah cukup kuat untuk mencegah "horor" serupa terjadi di sini? Mari kita bedah secara mendalam namun sederhana. Mengapa Kasus China Bisa Terjadi? Di China, akar masalahnya adalah pengawasan yang longgar terhadap  underlying asset  (aset jaminan). Perusahaan menjual emas yang sebenarnya tidak mereka miliki. Uang nasabah justru diputar untuk kepentingan lain, menciptakan skema  ponzi  yang akhirnya meledak. Bagaimana dengan Indonesia? Kabar baiknya, Indonesia memiliki regulasi yang jauh lebih spesifik dan ketat terkait emas digital. Perdagangan ini tidak dibiarkan lia...
Baca Selengkapnya »

Civil Law vs Common Law: Dua Cara Dunia Melindungi Desain Industri

Gambar
Rasyid -  Mana yang lebih efektif bagi pelaku usaha di era global? Desain industri kini menjadi senjata kompetitif di pasar global. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) , permohonan hak desain industri dunia tembus 1,25 juta pada 2023. Indonesia juga mengalami pertumbuhan, dengan peningkatan 6,7% di tahun 2022. Namun, cara melindungi desain ini sangat bergantung pada sistem hukum negara masing-masing, yang terbagi dalam dua kubu besar:  Civil Law  dan Common Law (Anglo-Saxon).
Baca Selengkapnya »

Memahami Wanprestasi: Definisi, Unsur, dan Bentuk-Bentuknya

Gambar
Rasyid -  Dalam dunia hukum perdata, kita sering mendengar istilah " janji adalah hutang ". Namun, dalam praktiknya, tidak semua janji (perikatan) berjalan mulus sebagaimana mestinya. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, di situlah kita memasuki ranah  Wanprestasi . Artikel ini akan mengupas tuntas dasar-dasar wanprestasi agar kita tidak hanya sekadar tahu istilahnya, tapi paham anatomi hukumnya. 1. Apa Itu Wanprestasi? (Definisi) Secara etimologis, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda  wanprestatie  yang berarti "prestasi buruk" atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam sebuah perjanjian. Dalam koridor hukum perdata Indonesia, wanprestasi adalah kondisi di mana debitur (pihak yang punya kewajiban) tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan dengan kreditur . Dasar hukum utamanya dapat kita temukan pada  Pasal 1238  dan  Pasal 1243 KUH Perdata . Catatan Penting:  Seseorang tidak otomatis dianggap wanprestasi hanya karena ...
Baca Selengkapnya »