Ruang Hukum Rasyid

Skandal Emas Digital China: Mungkinkah Terulang di Indonesia dan Bagaimana Perlindungan Hukumnya?

Rasyid - Baru-baru ini, publik internasional dikejutkan oleh kolapsnya platform emas digital di China . Ribuan nasabah gigit jari saat menyadari saldo emas di layar ponsel mereka hanyalah deretan angka tanpa wujud. Ketika mereka mencoba melakukan tarik fisik, perusahaan ternyata tidak memiliki cadangan emas sama sekali. Kejadian ini menyisakan pertanyaan besar: Apakah sistem hukum kita di Indonesia sudah cukup kuat untuk mencegah "horor" serupa terjadi di sini? Mari kita bedah secara mendalam namun sederhana. Mengapa Kasus China Bisa Terjadi? Di China, akar masalahnya adalah pengawasan yang longgar terhadap underlying asset (aset jaminan). Perusahaan menjual emas yang sebenarnya tidak mereka miliki. Uang nasabah justru diputar untuk kepentingan lain, menciptakan skema ponzi yang akhirnya meledak. Bagaimana dengan Indonesia? Kabar baiknya, Indonesia memiliki regulasi yang jauh lebih spesifik dan ketat terkait emas digital. Perdagangan ini tidak dibiarkan lia...

Civil Law vs Common Law: Dua Cara Dunia Melindungi Desain Industri

Rasyid - Mana yang lebih efektif bagi pelaku usaha di era global? Desain industri kini menjadi senjata kompetitif di pasar global. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) , permohonan hak desain industri dunia tembus 1,25 juta pada 2023. Indonesia juga mengalami pertumbuhan, dengan peningkatan 6,7% di tahun 2022. Namun, cara melindungi desain ini sangat bergantung pada sistem hukum negara masing-masing, yang terbagi dalam dua kubu besar: Civil Law dan Common Law (Anglo-Saxon).

Memahami Wanprestasi: Definisi, Unsur, dan Bentuk-Bentuknya

Rasyid - Dalam dunia hukum perdata, kita sering mendengar istilah " janji adalah hutang ". Namun, dalam praktiknya, tidak semua janji (perikatan) berjalan mulus sebagaimana mestinya. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, di situlah kita memasuki ranah Wanprestasi . Artikel ini akan mengupas tuntas dasar-dasar wanprestasi agar kita tidak hanya sekadar tahu istilahnya, tapi paham anatomi hukumnya. 1. Apa Itu Wanprestasi? (Definisi) Secara etimologis, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda wanprestatie yang berarti "prestasi buruk" atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam sebuah perjanjian. Dalam koridor hukum perdata Indonesia, wanprestasi adalah kondisi di mana debitur (pihak yang punya kewajiban) tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan dengan kreditur . Dasar hukum utamanya dapat kita temukan pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata . Catatan Penting: Seseorang tidak otomatis dianggap wanprestasi hanya karena ...

Garuda Indonesia vs Rolls-Royce: Menguak Kompleksitas Hukum Perdata Internasional di Balik Sengketa Mesin Pesawat

Rasyid - Dunia bisnis lintas negara sering kali tampak megah dengan kontrak-kontrak bernilai triliunan rupiah. Namun, di balik kemegahan tersebut, tersimpan "labirin" hukum yang rumit ketika terjadi sengketa. Salah satu kasus yang paling mencuri perhatian dalam sejarah korporasi Indonesia adalah perseteruan antara maskapai pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk , dengan raksasa manufaktur asal Inggris, Rolls-Royce plc . Kasus ini bukan sekadar soal ganti rugi materiil, melainkan sebuah studi nyata tentang bagaimana Hukum Perdata Internasional (HPI) bekerja di tengah pusaran tuduhan suap dan kecurangan kontrak internasional . Awal Mula: Kontrak "TotalCare" yang Berujung Petaka Masalah ini berakar dari penandatanganan TotalCare™ Agreement pada tahun 2008, sebuah kontrak pemeliharaan mesin pesawat untuk armada Airbus A330-300 milik Garuda Indonesia . Namun, pada awal 2010-an, awan mendung mulai menyelimuti perjanjian ini. Muncul dugaan...

Belajar dari Kasus Batavia Air: Sejauh Mana Hukum Melindungi Penumpang Pesawat?

Rasyid - Industri penerbangan di Indonesia terus terbang tinggi . Namun, di balik kemudahan mobilisasi tersebut, terselip risiko yang sering menghantui penumpang: keterlambatan ( delay ) hingga pembatalan jadwal . Pertanyaannya, ketika kerugian nyata terjadi, apakah hukum kita benar-benar mampu memberikan ganti rugi yang sepadan? Sebuah analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 PK/Pdt/2012 memberikan gambaran nyata mengenai liku-liku perjuangan konsumen jasa penerbangan di Indonesia. Kronologi: "Delay" 10 Jam dan Hilangnya Peluang Berharga Kasus ini bermula pada April 2007, ketika seorang advokat bernama Masdari Tasmin dijadwalkan terbang dari Banjarmasin menuju Surabaya menggunakan Batavia Air . Beliau memiliki agenda penting: bertemu calon klien besar pada pukul 19.00 WIB . Sial tak dapat ditolak, pesawat mengalami keterlambatan hingga 10 jam tanpa penjelasan yang memadai . Masdari baru tiba di Surabaya dini hari, saat pertemuan penti...

Memahami Perbedaan Anak Luar Kawin dan Anak Haram dalam KUHPerdata serta Hak Warisnya

Rasyid - Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, istilah " anak luar kawin " sering kali disalahartikan atau disamakan dengan " anak haram ". Padahal, jika kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) atau Burgerlijk Wetboek . K eduanya memiliki definisi, kedudukan hukum, dan dampak kewarisan yang sangat berbeda. Melalui artikel di Ruang Hukum Rasyid kali ini, mari kita bedah perbedaan tersebut secara sistematis sebagai materi belajar bersama. 1. Perbedaan Definisi Hukum Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada status hubungan kedua orang tuanya saat si anak dikandung: Anak Luar Kawin ( Natuurlijke Kinderen ): Adalah anak yang lahir dari pasangan pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan sah, namun tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. Keduanya dalam status lajang dan tidak memiliki hambatan hukum untuk bersatu dalam perkawinan. Anak Haram/Sumbang ( Overspeligi en Bloedschendige Kindere...

Dilema Doktrin Strict Liability dan Agregasi: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perusakan Hutan Lindung Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Amnesti Utang UMKM: Penyelamat Ekonomi atau Tantangan Hukum bagi Perbankan BUMN?

Rasyid - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bukan sekadar sektor usaha biasa; mereka adalah pilar utama ekonomi Indonesia yang menyerap lebih dari 97% tenaga kerja . Namun, bayang-bayang utang macet seringkali menjadi "kartu mati" yang menghentikan langkah para pelaku usaha ini . Menanggapi hal tersebut, Pemerintah menerbitkan PP No. 47 Tahun 2024 sebagai terobosan hukum untuk menghapus piutang macet pada bank dan lembaga keuangan non-bank BUMN . Mekanisme: Tidak Sekadar Menghapus Data Penghapusan utang ini bukanlah proses yang terjadi secara otomatis. Berdasarkan regulasi terbaru, terdapat prosedur ketat yang harus dilewati: Syarat Utama: Kreditur wajib membuktikan telah melakukan upaya restrukturisasi dan penagihan secara optimal namun tetap tidak membuahkan hasil . Batasan Nilai: Penghapusan dibatasi maksimal Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk perorangan . Kriteria Waktu: Piutang yang dapat diproses adalah yang...

Mengenal Doktrin Vicarious Liability: Saat Korporasi Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Balik Karyawan

Rasyid - Dalam dinamika dunia usaha modern, korporasi bukan sekadar mesin penggerak ekonomi, melainkan juga entitas yang memiliki potensi melakukan pelanggaran hukum . Selama ini, ada anggapan klasik bahwa "perusahaan tidak bisa dipenjara" karena bukan manusia ( natural person ) . Namun, paradigma ini mulai bergeser seiring dengan diterapkannya doktrin Vicarious Liability dalam sistem peradilan pidana kita Apa Itu Doktrin Vicarious Liability? Secara sederhana, vicarious liability adalah doktrin pertanggungjawaban pengganti . Dalam konteks hukum pidana, doktrin ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya, asalkan perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka hubungan kerja dan demi kepentingan perusahaan Jadi, perbuatan seorang karyawan tidak lagi dipandang sebagai perilaku pribadi semata, melainkan dilekatkan sebagai perbuatan korporasi itu sendiri . Hal ini mencegah perusa...

Dibalik Kesepakatan Pinjam Uang: Membedah Perjanjian Jaminan Kredit yang Wajib Kamu Tahu!

RASYID - Halo, Sobat Hukum! Pernah terpikir nggak sih, kenapa kalau kita pinjam uang di bank dalam jumlah besar, pihak bank minta jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan? Apakah itu cuma sekadar formalitas? Jawabannya tentu tidak. Dalam dunia perbankan, hal ini disebut sebagai Perjanjian Jaminan Kredit . Yuk, kita kupas tuntas apa sebenarnya kredit itu dan kenapa jaminan jadi "nyawa" dalam setiap transaksi pinjam-meminjam! 1. Kredit: Bukan Cuma Soal Uang, Tapi Soal Kepercayaan Istilah "kredit" berasal dari bahasa Latin credere , yang artinya "percaya" . Jadi, saat bank memberikan kredit, sebenarnya mereka sedang memberikan kepercayaan bahwa kamu sanggup dan punya itikad baik untuk membayar kembali pinjaman tersebut beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu . Setiap kredit punya karakteristik unik, mulai dari adanya jangka waktu (tenor) , risiko gagal bayar , hingga bunga sebagai imbal jasa bagi bank . M...

Mengenal Filosofi Hukum Keadilan Restoratif di Indonesia

Pentingnya Logika Hukum bagi Mahasiswa

Skandal Emas Digital China: Mungkinkah Terulang di Indonesia dan Bagaimana Perlindungan Hukumnya?

Memahami Perbedaan Anak Luar Kawin dan Anak Haram dalam KUHPerdata serta Hak Warisnya

Dibalik Kesepakatan Pinjam Uang: Membedah Perjanjian Jaminan Kredit yang Wajib Kamu Tahu!

Amnesti Utang UMKM: Penyelamat Ekonomi atau Tantangan Hukum bagi Perbankan BUMN?

Garuda Indonesia vs Rolls-Royce: Menguak Kompleksitas Hukum Perdata Internasional di Balik Sengketa Mesin Pesawat

Belajar dari Kasus Batavia Air: Sejauh Mana Hukum Melindungi Penumpang Pesawat?

Skandal Emas Digital China: Mungkinkah Terulang di Indonesia dan Bagaimana Perlindungan Hukumnya?

Civil Law vs Common Law: Dua Cara Dunia Melindungi Desain Industri

Memahami Wanprestasi: Definisi, Unsur, dan Bentuk-Bentuknya

Garuda Indonesia vs Rolls-Royce: Menguak Kompleksitas Hukum Perdata Internasional di Balik Sengketa Mesin Pesawat

Belajar dari Kasus Batavia Air: Sejauh Mana Hukum Melindungi Penumpang Pesawat?

Memahami Perbedaan Anak Luar Kawin dan Anak Haram dalam KUHPerdata serta Hak Warisnya

Dilema Doktrin Strict Liability dan Agregasi: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perusakan Hutan Lindung Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Amnesti Utang UMKM: Penyelamat Ekonomi atau Tantangan Hukum bagi Perbankan BUMN?

Mengenal Doktrin Vicarious Liability: Saat Korporasi Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Balik Karyawan

Dibalik Kesepakatan Pinjam Uang: Membedah Perjanjian Jaminan Kredit yang Wajib Kamu Tahu!